Tilamuta, MediaCenter – Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Penyerahan opini tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Senin (19/5/2025), dan diterima langsung oleh Bupati Boalemo Rum Pagau.

Raihan di masa pemerintahan Bupati Rum Pagau dan Wakil Bupati Lahmuddin Hambali ini, merupakan pencapaian ke delapan kalinya yang diraih Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

Bupati Rum Pagau melalui Kepala Badan Keuangan Kabupaten Boalemo Taufiq Kumali menjelaskan, bahwa capaian WTP tahun ini tidak lepas dari keberhasilan Pemkab Boalemo dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara penuh.

“Tahun ini kita sudah menggunakan full SIPD, dan alhamdulillah di pemerintahan awal  di periode ke dua, Bupati Rum Pagau dan Wakil Bupati Lahmuddin Hambali, kami kembali menerima opini WTP,” ujar Taufiq.

Menurut Taufiq, SIPD berperan vital dalam sistem keuangan Kabupaten Boalemo karena merupakan platform yang dikembangkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dan mendapatkan pembaruan secara berkala setiap minggu.

Dengan pembaruan yang konsisten, SIPD mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebutuhan pengelolaan data keuangan daerah yang terus berkembang.

“Kedepan kita tetap menggunakan SIPD, dan ini sebuah keharusan. Aplikasi ini berkembang terus, dan jauh lebih baik dibanding aplikasi lainnya,” tambahnya.

Meski begitu, Taufiq menyadari bahwa penerapan SIPD tidak lepas dari sejumlah tantangan, Dimana masa transisi menuju sistem tersebut sempat diwarnai kendala teknis dan persoalan koordinasi, namun berkat soliditas antara Badan Keuangan, Inspektorat, dan seluruh elemen pemerintahan, Boalemo berhasil mengatasi hambatan itu dengan baik.

“Meskipun banyak rintangan, tapi berkat kekompakan pemerintahan, kekompakan kita di badan keuangan dan inspektorat, kita mendapat hasil yang terbaik,” ungkapnya.

Ia turut menekankan bahwa keterlibatan aktif seluruh OPD sangat krusial dalam menjaga mutu pengelolaan keuangan daerah, sehingga kedepannya tidak lagi terjadi penyusunan data secara mendadak, khususnya menjelang penutupan tahun anggaran.

“Kami mengharapkan kepada semua OPD, terutama bendahara dan bidang perencanaan, untuk memperhatikan pengelolaan keuangan sejak awal, jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, nanti menjelang akhir tahun baru kita panik mempersiapkan data, tahun ini kita sudah siap sejak awal,” tutur Taufiq Kumali. (HLapasau)